Pages

RSS Feed

Minggu, April 18, 2010

Blog ini telah dipindahkan dan jika Anda pengunjung setia situs ini, Anda bisa klik di sini untuk membaca selengkapnya tulisan terbaru saya.

Rabu, Maret 17, 2010

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Setelah cukup lama saya tidak menulis di blog ini, Selain memperbaiki blog saya yang sedikit masalah, juga karena kesibukan rutinitas kantor serta baru saja menyelesaikan membuat spt tahunan 2009, jadi sekarang sedikit ada waktu untuk menulis lagi di blog ini.

Beberapa waktu lalu saya mendapatkan peraturan terbaru terkait PPN yaitu PER-10/PJ/2010 yaitu tentang Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Kamis, Januari 28, 2010

Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Bukan Pegawai

Pada tulisan-tulisan sebelumnya kita telah banyak membahas cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk seorang pegawai. Nah, untuk kali ini saya ingin mencoba memberikan ilustrasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk seorang yang menerima penghasilan bukan pegawai.

Pengertian penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan dengan bekerja pada suatu instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang tidak terikat oleh ketentuan tertentu pada instansi, lembaga ataupun perusahaan tersebut, tetapi menerima imbalan atau pendapatan atau honor atas pekerjaan, jasa berdasarkan perintah ataupun permintaan dari pemberi kerja tersebut.

Jumat, Januari 15, 2010

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi

Menambahkan tulisan yang sudah ada, klik disini. Untuk lebih meyakinkan perhitungan SPT Tahunan Anda, pada tulisan kali ini saya ingin memberikan cara menghitung PPh Pasal 21 untuk Anda. Jika Anda termasuk yang sudah mengetahui cara perhitungannya, Anda tinggal mencocokan saja, tetapi jika Anda termasuk yang belum mengetahuinya, Anda bisa mengikuti caranya.

Tulisan ini juga berkaitan dengan dua tulisan saya sebelumnya, yaitu cara membuat SPT Tahunan OP dengan form 1770S dan form 1770SS. Dan cara menghitung PPh Pasal 21 OP ini, juga sebagai control untuk Anda saja.

Kamis, Desember 24, 2009

SPT Masa Desember 2009 sekaligus SPT Tahunan PPh Pasal 21

Tinggal beberapa hari lagi kita telah memasuki tahun 2010, untuk anda yang bekerja sebagai pembuat laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, saya yakin anda telah dibuat pusing dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 ini.

Sesuai PER-32/PJ/2009 yang telah berlaku 1 Juli 2009 lalu, SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun 2009 tidak dibuat lagi, tetapi akan diperhitungkan sampai dengan Masa Desember 2009 ini saja. Itu artinya segala kurang bayar pada bulan-bulan sebelumnya telah terakumulasi pada Masa Desember 2009.

Kamis, Desember 10, 2009

Cara Membuat SPT Tahunan OP dg Form 1770S

Waktu bergerak begitu cepat tidak terasa sekarang ini kita telah berada dipenghujung tahun 2009, artinya tidak terlalu lama lagi kita akan melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik taat pajak untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.

Untuk itu melalui situs taman pajak ini saya ingin membagikan ilmu bagaimana cara membuat SPT Tahunan Orang Pribadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Orang Pribadi (OP), khususnya untuk Anda yang telah mempunyai NPWP. Caranya akan saya coba jelaskan secara detail, sehingga Anda yang belum pernah membuatnya dapat memahaminya.

Kamis, Desember 03, 2009

Tarif PPh Pasal 21 atas Pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayar sekaligus

Terkait judul tulisan diatas, telah terbit peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Mungkin saja masih ada yang belum mengetahui bahwa nantinya jika Anda berhenti ataupun diberhentikan pada suatu pekerjaan dari tempat Anda bekerja sekarang dan Anda mendapatkan pesangon dari pemberi kerja tersebut, maka Anda akan dikenakan tarif PPh Pasal 21 atas pesangon tersebut sebesar 5%, hal ini jika Anda menerima pembayaran pesangon tersebut sebesar lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus.

Tetapi jika Anda menerima uang pesangon tersebut kurang dari atau sampai dengan Rp.50.000.000,- maka anda tidak dikenakan tarif PPh Pasal 21 atas pesangon tersebut, atau dengan istilah tarif 0%