Pages

RSS Feed

Minggu, Mei 24, 2009

Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (THT) (kecuali iuran Tabungan Hari Tua/THT pegawai negeri sipil/anggota ABRI/pejabat negara), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tarif Biaya Jabatan
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Besarnya PTKP untuk diri pegawai, tambahan untuk pegawai yang kawin, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang sebagai berikut:

PTKP :
No.Keterangan PTKPSebulanSetahun
1.Untuk Diri SendiriRp 1.320.000,-Rp 15.840.000,-
2.Kawin Belum Punya AnakRp 1.430.000,-Rp 17.160.000,-
3.Kawin Punya Anak Max 3 OrgRp 1.760.000,-Rp 21.120.000,-
@Rp. 1.320.000,- setahun
4.Istri Punya Penghasilan SendiriRp 1.320.000,-Rp 15.840.000,-


Penjelasan untuk no.3 & no.4 :
No.3. Yang dimaksud adalah keluarga yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
No.4. Istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.

Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak :
No.Keterangan Lapisan Tarif PPh Pasal 21Prosentasi
1.Sampai dengan Rp. 50.000.000,-5%
2.Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp.250.000.000,-15%
3.Diatas Rp.250.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-25%
4.Diatas Rp.500.000.000,-30%


1. Contoh :
Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut :

a. Jika OP telah mempunyai NPWP :
Penghasilan selama 3 bulanRp 150.000.000,-
Penghasilan setahun (12/3) x Rp.150.000.000,-Rp.600.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (-)Rp. 15.840.000,-
Penghasilan Kena PajakRp.584.160.000,-
Pajak Penghasilan Setahun :
5% x Rp.50.000.000,-Rp.2.500.000,-
15% x Rp.200.000.000,-Rp.30.000.000,-
25% x Rp.250.000.000,-Rp.62.500.000,-
30% x Rp.84.160.000,-Rp.25.248.000,-
JumlahRp 120.248.000,-
PPh Terutang selama 3 bulan :
3/12 x Rp.120.248.000,-Rp. 30.062.000,-


b. Jika OP belum memiliki NPWP :
Penghasilan selama 3 bulanRp 150.000.000,-
Penghasilan setahun (12/3) x Rp.150.000.000,-Rp.600.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (-)Rp. 15.840.000,-
Penghasilan Kena PajakRp.584.160.000,-
Pajak Penghasilan Setahun :
5% x 120% x Rp.50.000.000,-Rp.3.000.000,-
15% x 120% x Rp.200.000.000,-Rp.36.000.000,-
25% x 120% x Rp.250.000.000,-Rp.75.000.000,-
30% x 120% x Rp.84.160.000,-Rp.30.297.600,-
JumlahRp 144.297.600,-
PPh Terutang selama 3 bulan :
3/12 x Rp.144.297.600,-Rp. 36.074.400,-


2. Contoh : Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

a. Jika OP Telah memiliki NPWP :

Feri adalah pegawai tetap di PT.Majutex. PT.Majutex adalah perusahaan yang bergerak pada usaha industri pertenunan KLU 17114. Pada bulan Maret 2009 Feri memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-, membayar iuran pensiun sebesar Rp.25.000,-. Feri menikah dan mempunyai 2 org anak (status K/2)

a.Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009 :
Penghasilan bruto sebulanRp. 5.000.000,-
Pengurangan :
Biaya Jabatan = 5% x Rp.5.000.000,-Rp.250.000,-
Iuran PensiunRp. 25.000,-(+)Rp. 275.000,-(-)
Penghasilan Neto sebulanRp. 4.725.000,-
Penghasilan Neto setahun = 12 x Rp.4.725.000,-Rp.56.700.000,-
PTKP setahun :
untuk WP sendiriRp.15.840.000,-
tambahan WP kawinRp. 1.320.000,-
tambahan untuk 2 org anakRp.2.640.000,-(+)
JumlahRp.19.800.000,-(-)
Penghasilan Kena Pajak setahunRp.36.900.000,-
PPh terutang setahun = 5% x Rp.36.900.000,-Rp. 1.845.000,-
PPh terutang sebulan = 1/12 x Rp.1.845.000,-Rp. 153.750,-


b. Besarnya penghasilan yang diterima Feri apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah :
Penghasilan bruto sebulanRp.5.000.000,-
Dikurangi iuran pensiunRp.25.000,-(-)
Dikurangi PPh Pasal 21 terutangRp.153.750,-(-)
Besarnya penghasilan yang diterimaRp.4.821.250,-


c.Besarnya penghasilan yang diterima Feri apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah :
Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak DTPRp.4.821.250,-
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)Rp.153.750,-(+)
Maka besarnya penghasilan yang diterimaRp. 4.975.000,-


----------------------------------------------------------------------------

b. Jika OP belum memiliki NPWP :

a.Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009 :
Penghasilan Kena Pajak setahunRp.36.900.000,-
PPh Pasal 21 terutang setahun = 5% x 120% x Rp.36.900.000,- Rp.2.214.000,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan : 1/12 x Rp.2.214.000,-Rp. 184.500,-


b. Besarnya penghasilan yang diterima Feri apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah :
Penghasilan bruto sebulanRp.5.000.000,-
Dikurangi iuran pensiunRp.25.000,-(-)
Dikurangi PPh Pasal 21 terutangRp.184.500,-(-)
Besarnya penghasilan yang diterimaRp.4.790.500,-


c.Besarnya penghasilan yang diterima Feri apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah :
Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak DTPRp.4.790.500,-
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)Rp.Rp.184.500,-(+)
Maka besarnya penghasilan yang diterimaRp. 4.975.000,-


Catatan :

Besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak termasuk kenaikan tarif
pajak 20% lebih tinggi sehingga PT. Majutex tetap harus melakukan pemotongan
PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi yaitu sebesar Rp.30.750,-. (Rp.184.500,- - Rp.153.750,-)

Atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan kenaikan tarif pajak 20% lebih tinggi
dibuatkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas
Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

d. Apabila setelah bulan Juni 2009 Feri belum memiliki NPWP maka atas PPh Pasal 21
yang terutang tidak ada yang ditanggung Pemerintah sehingga besarnya penghasilan
yang diterima Feri adalah sebesar Rp.4.790.500,-

1 komentar:

Ricky Mulyadi mengatakan...

trimakasih banyaak atas info Pajak nya,....smoga penggunaanya gak disalah gunakan oleh aparat kita...