Pages

RSS Feed

Senin, Juni 08, 2009

Usulan Kenaikan Tarif PPN 10 % Menjadi 12%

Kalangan DPR mengusulkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam draf Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (RUU PPN dan PPnBM) dinaikkan dari 10% menjadi 12%. "PPN yang 10% itu dinaikkan jadi 12%, tambahannya itu langsung ditransfer ke kas daerah, yang 10% tetap masuk kas negara," kata Ketua Panitia Anggaran DPR sekaligus Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Harry Azhar Azis di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Harry, tarif PPN yang berlaku saat ini 10% dan seluruh hasilnya masuk ke kas negara. Pemerintah pusat tidak pernah bersedia menyisihkan penerimaan pajak pusat langsung ke daerah, kecuali pajak penghasilan (PPh) perseorangan.

"Kalau perlu pajak yang didaerahkan itu ditingkatkan lagi guna membantu infrastruktur ekonomi rakyat, seperti pasar tradisional, jalan penghubung dari produksi ke pasar, dan jaminan akses perbankan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," papar dia.

Penerimaan PPN dalam APBN 2009 ditargetkan Rp 249,5 triliun, tapi kemudian diturunkan menjadi Rp 233,6 triliun dalam APBN 2009. Dengan kenaikan PPN sebesar 2%, menurut Harry, akan ada tambahan dana kedaerah sekitar Rp 46 triliun. "Dana tersebut sangat berarti untuk pembangunan ekonomi di daerah," ucap dia.

Menurut dia, usulan tersebut disampaikan setelah melihat share pajak pusat ke daerah yang masih sangat rendah. "Jika tidak meningkat, kemungkinan lain adalah tarif PPN 10% dipotong 2% untuk daerah secara langsung, sehingga pusat hanya menerima 8% saja," ucap dia.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution sebelumnyajuga mengusulkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 15%. Usulan itu didasari tren tarif PPN dunia yang saat ini justru meningkat


Darmin mencontohkan, bila dalam kurun waktu 10 tahun lalu tarif PPN di Singapura hanya 3% maka saat ini telah 7% bahkan menuju 10%. Kemudian tarif PPN di Filipina telah mencapai 12% dan tarif PPN di Thailand sama seperti di Indonesia saat ini.

Tarif PPnBM Disepakati


Pemerintah dan DPR akhir pekan lalu menyepakati range tarif PPnBM dalam draf RUU PPN dan PPnBM sebesar 10-200%. Pemerintah menerapkan pajak 200% hanya untuk barang-barang yang benar-benar mewah.

"Jenis-jenis barang yang akan diberikan tarif maksimal tersebut akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah," ujar Darmin, Jumat (5/6).

Darmin mengatakan, pemerintah belum menentukan kriteria barang-barang yang akan dikenakan tarif maksimal. Namun, kata dia, misalnya untuk orang yang punya pesawat pribadi.

Pemerintah, kata Darmin, tidak akan menentukan batas nilai barang yang akan dikenakan tarif maksimal. "Tidak ada batas, kan ada juga barang kecil namun harganya berjuta-juta dolar," ucap dia.

Namun, menurut Darmin, pemerintah akan terus mengembangkan indikator kepantasan barang yang dikenakan PPnBM melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan (PMK).

Penyelewengan Pajak


Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensinyalir sepanjang 2009, potensi penyelewengan pembayaran pajak perusahaan-perusahaan besar yang kian marak. Modus yang digunakan antara lain merekayasa keuangan perusahaan dengan melaporkan penurunan laba perusahaan.

"Karena ini krisis, kemudian banyak yang berusaha mengecil-ngecilkan kewajiban pajak. Potensinya memang besar terjadi sepanjang 2009. Namun, saya belum tahu berapa potensi kerugian negara akibat penyelewenangan pajak ini," kata Darmin.

Ia memaparkan, setidaknya ada empat modus yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dan mengurangi pembayaran pajak. Pertama dan yang biasa dilakukan adalah perusahaan memain-main-kan harga barang, sehingga kewajiban pembayaran PPN bisa berkurang. Kedua, ada perusahaan yang mempermainkan data pada volume produksi perusahaan. Ketiga, perusahaan melakukan rekayasa biaya produksi. Keempat, perusahaan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering).

Ditjen Pajak, kata Darmin, telah mengendus adanya beberapa perusahaan besar yang melakukan keempat modus itu untuk menghindari kewajiban pajak mereka.

"Memang dasarnya perusahaan itu melakukan supaya bayar pajaknya tidak maha). Biasanya yang melakukan manipulasi ya perusahaan besar dan berniat untuk tidak bayar pajak secara benar," ujar Darmin.



Sumber : Investor Daily Indonesia

0 komentar: