Pages

RSS Feed

Rabu, Maret 17, 2010

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Setelah cukup lama saya tidak menulis di blog ini, Selain memperbaiki blog saya yang sedikit masalah, juga karena kesibukan rutinitas kantor serta baru saja menyelesaikan membuat spt tahunan 2009, jadi sekarang sedikit ada waktu untuk menulis lagi di blog ini.

Beberapa waktu lalu saya mendapatkan peraturan terbaru terkait PPN yaitu PER-10/PJ/2010 yaitu tentang Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.



Seperti kita ketahui dalam hal restitusi PPN dokumen tertentu kadang tidak diakui oleh pemeriksa pajak, karenanya kita merasa dirugikan padahal itu tidak terlalu signifikan.

Dengan adanya peraturan ini tentunya akan menjadi lebih bijak bagi pemeriksa untuk melihat dokumen tertentu yang seharusnya bisa untuk di restitusi.

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seperti dimaksud dalam pasal 1 adalah :

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.

b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.

c. Paktur Nota Bon Penyerahan yang dibuat/dikeluakan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak.

d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.

e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.

f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.

g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Dirjend Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak.

j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Dalam dokumen tertentu tersebut diatas, pastinya harus memenuhi persyaratan formal sehingga bisa merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Peraturan ini akan mulai berlaku pada tgl 1 April 2010

Sekian, Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Anda.

0 komentar: